Strategi dan Kebijakan


STRATEGI

Mengacu kepada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, strategi pembangunan kesehatan dirumuskan untuk terwujudnya Kemandirian Masyarakat Hidup Sehat di  Kabupaten Kotawaringin Barat  yang sejahtera, berkeadilan dan jaya, berikut faktor-faktor kritis keberhasilannya (critical success factors)  adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Berwawasan Kesehatan

Pembangunan Berwawasan Kesehatan mempunyai makna bahwa semua pembangunan di kabupaten Kotawaringin Barat yang sedang dan akan dilaksanakan harus memiliki  wawasan kesehatan, di mana program pembangunan yang dilaksanakan harus memberikan kontribusi positif terhadap kesehatan, setidaknya terdapat dua hal yaitu lingkungan sehat dan pembentukan perilaku sehat. Secara makro, semua kebijakan pembangunan harus berwawasan kesehatan.

Faktor-faktor kritis yang menentukan keberhasilannya adalah (1) visi kesehatan sebagai landasan bagi pembangunan nasional, (2) paradigma sehat sebagai komitmen gerakan nasional, (3) sistem advokasi untuk upaya promotif dan preventif dalam program kesehatan yang paripurna, (4) dukungan sumber daya yang berkelan­jutan, (5) sosialisasi internal maupun eksternal, dan (6) restrukturisasi dan revitalisasi infrastruktur dalam kerangka desentralisasi.

2. Profesionalisme

Profesionalisme dilaksanakan melalui penerapan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan tekhnologi serta melalui penerapan nilai-nilai moral dan etika. Untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu perlu didukung oleh penerapan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi di bidang kesehatan.

Untuk terwujudnya pelayanan kesehatan jelaslah bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dipandang memegang peranan yang sangat penting. Pelayanan kesehatan profesional tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh tenaga pelaksana, yakni sumber daya manusia kesehatan yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi  yang disertai penerapan nilai-nilai moral dan etika profesi yang lebih tinggi, menjunjung tinggi sumpah dan kode etik profesi. Untuk terselenggaranya strategi profesionalisme harus dilaksanakan penentu standar kompetensi bagi tenaga kesehatan, akreditasi dan legitimasi tenaga kesehatan serta kegiatan peningkatan kualitas lainnya.

Faktor-faktor kritis yang menentukan keber­hasilannya adalah (1) konsolidasi manajemen sumber daya manusia, (2) perkuat­an aspek-aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, semangat pengabdian, dan kode etik profesi, (3) perkuatan konsep profesionalisme kesehatan dan kedokteran, dan (4) aliansi strategis antara profesi kesehatan dengan profesi-profesi lain terkait.

3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)

Untuk memantapkan kemandirian masyarakat dalam pola hidup sehat, perlu digalang peran serta masyarakat dalam pembiayaan kesehatan. JPKM yang pada dasarnya merupakan penataan sub sistem perlindungan kesehatan dalam bentuk mobilisasi sumber dana masyarakat dan wujud nyata peran serta masyarakat. Apabila hal tersebut berhasil dilaksanakan akan mempunyai peranan besar dalam turut serta mempercepat pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan.

Dalam konteks penataan sub sistem pelayanan kesehatan, strategi JPKM akan lebih mengutamakan pelayanan promotif dan preventif dan bila berhasil dilaksanakan dinilai lebih efektif dan efisien dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan.

Untuk terselenggaranya strategi tersebut akan dilaksanakan sosialisasi, orientasi, kampanye dan pelatihan-pelatihan untuk semua pihak yang terkait sehingga dapat memahami konsep program JPKM.

Faktor-faktor kritis yang menentukan keberhasilannya adalah (1) komitmen bersama dan ge­rakan mendukung paradigma sehat, (2) dukungan peraturan perundang-­undangan, (3) sosialisasi internal maupun eksternal, (4) intervensi pemerintah dalam tahap-tahap awal penghimpunan dana, (5) kebijakan pengembangan otonomi dalam manajemen pelayanan kesehatan.

4. Desentralisasi

Untuk kebutuhan pembiayaan kesehatan, penyelenggara berbagai upaya kesehatan harus berangkat dari masalah dan potensi spesifik daerah. Desentralisasi yang pada inti pokoknya adalah pendelegasian wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dipandang lebih sesuai untuk pengolahan berbagai pelayanan pada masa mendatang. Dengan desentralisasi tentunya diperlukan persiapan yang dilakukan termasuk perangkat serta sumber daya manusia.

Untuk terselenggaranya desentralisasi dilakukan analisa dan penataan peran  pemerintah pusat dan daerah secara jelas terutama keuangan daerah dalam bidang kesehatan, penataan upaya kesehatan yang wajib dilakukan oleh daerah, analisa kemampuan daerah, pengembangan sumber daya daerah, pelatihan, penetapan tenaga dan lain-lain, sehingga strategi desentralisasi dapat terlaksana dengan nyata.

Faktor-faktor kritis yang menentukan keber­hasilannya adalah (1) perimbangan dan keselarasan antara desentralisasi, dekon­sentrasi dan tugas perbantuan, (2) kejelasan jenis dan tingkat kewenangan, (3) petunjuk-petunjuk yang jelas tentang manajemen berikut indikator kinerja­nya, (4) pemberdayaan, (5) sistem dan kebijakan berkelanjutan di bidang sumber daya manusia, (6) infrastruktur lintas sektor yang kondusif, serta (7) mekanisme pembinaan dan pengawasan yang efektif. 

KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan menuju  Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Hidup Sehat di  Kabupaten Kotawaringin Barat  yang sejahtera, berkeadilan dan jaya, maka diselenggarakan kebijakan umum pembangunan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat

Perilaku hidup sehat masyarakat sejak usia dini perlu ditingkatkan melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pendidikan kesehatan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Peranan masyarakat dalam pembangunan kesehatan terutama melalui konsep pembangunan kesehatan masyarakat tetap diarahkan dan dikembangkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan nasyarakat serta kesinambungan upaya kesehatan.

Kemitraan swasta lebih dikembangkan dengan memberikan kemudahan dalam pembangunan sarana pelayanan kesehatan dengan memperhatikan efisiensi keseluruhan pelayanan kesehatan. Kemitraan swasta juga lebih ditingkatkan  dalam bidang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan.

Peranan organisasi profesi kesehatan sebagai organisasi masyarakat lebih ditingkatkan  terutama menyangkut penyusunan dan pemantauan standar dan kode etik profesi dalam pelayanan kesehatan. Organisasi profesi kesehatan didorong untuk berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, membantu dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan dan pemantauan pembangunan kesehatan serta berfungsi dalam memberikan masukan untuk pengembangan sumber daya manusia kesehatan.

2. Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Kesehatan lingkungan pemukiman, tempat kerja dan tempat-tempat umum akan lebih ditingkatkan melalui penyediaan serta pengawasan kualitas air yang memenuhi persyaratan, penyediaan sarana pembuangan limbah serta berbagai sarana sanitasi lingkungan lainnya.

Dengan adanya sarana tersebut diharapkan penduduk dapat hidup sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit yang ditularkan melalui atau disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Kualitas air ditingkatkan untuk menjamin penduduk hidup sehat dan produktif, sehingga masyarakat terhindar dari keadaan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

Seiring dengan makin kompleksnya masalah kesehatan lingkungan serta memenuhi kebutuhan akan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan, maka laboratorium kualitas air yang ada di Dinas Kesehatan akan dikembangkan menjadi laboratorium kualitas  lingkungan  yang mampu memeriksa sampel air, tanah, udara, air limbah, serta kualitas makanan dan minuman , juga pencemaran oleh pestisida.

Program lain yang terkait dengan paradigma sehat  akan dikembangkan kegiatan klinik sanitasi sebagai upaya integrasi dalam upaya pemberantasan penyakit berbasis lingkungan.

3. Perbaikan Gizi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam  upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan anak balita, melalui penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY dan penanggulangan kurang vitamin A. Untuk mewujudkan keadaan tersebut diprioritaskan kebijakan program gizi melalui upaya pendidikan gizi, promosi kadarzi, intervensi kelainan gizi, baik yang menyangkut kasus gizi buruk maupun kekurangan gizi mikro utama seperti GAKY, KVA dan anemia gizi serta meningkatkan surveilans ketat gizi.

4. Peningkatan Upaya Kesehatan

Dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, upaya kesehatan diprioritaskan untuk mengatasi dampak krisis, di samping mempertahankan dan meningkatkan pembangunan kesehatan. Perhatian khusus untuk mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko tinggi dan keluarga-keluarga miskin agar kesehatannya tetap terpelihara dan dapat hidup produktif.

Setelah melewati masa krisis ekonomi status kesehatan masyarakat diusahakan akan lebih ditingkatkan melalui upaya promotif, preventif dan pengurangan morbiditas dan mortalitas serta kecacatan, terutama pada bayi, anak balita, ibu hamil, melahirkan dan masa nifas.Melalui upaya peningkatan promotif, hidup sehat, pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, upaya pengobatan penyakit dan rehabilitasi (pemulihan). Prioritas diberikan dalam upaya pencegahan penyakit menular dan wabah yang cenderung makin meningkat.

Peningkatan upaya kesehatan dilakukan dengan menggalang kerjasama/kemitraan sektor swasta, dimana peningkatan sektor pemerintah lebih mengutamakan pada pelayanan yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat. Sedangkan pelayanan kesehatan perseorangan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan penyakit dapat dilaksanakan oleh pihak sektor swasta.

Pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan melalui Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Bidan di desa dan upaya kesehatan swasta ditingkatkan dari segi pemerataan dan kualitasnya. Peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan dilakukan melalui penerapan bidan di desa, pembangunan Puskesmas pembantu, Pembangunan Puskesmas  pada daerah - daerah strategis.     Sedangkan   peningkatan         kualitas    pelayanan dilakukan melalui jaminan mutu/pelayanan prima baik oleh Puskesmas maupun Rumah sakit.

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan sumber daya tenaga kesehatan harus menunjang upaya pembangunan kesehatan dan diarahkan untuk menciptakan tenaga kesehatan yang ahli dan trampil  sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, beriman kepada Tuhan Yang Mahaesa serta berpegang pada pola pengabdian kepada Bangsa dan Negara serta etika profesi.

Peningkatan tenaga kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan atau daya guna tenaga dan penyediaan jumlah serta mutu tenaga kesehatan yang mampu melaksanakan program pembangunan.

6. Peningkatan Kerjasama Lintas sektor

Peningkatan kerja sama lintas sektor untuk mengoptimalkan hasil pembangunan berwawasan kesehatan, maka kerja sama lintas sektor perlu digalang dan lebih dimantapkan secara seksama.

Sosialisasi masalah-masalah kesehatan kepada lintas sektor terkait perlu dilakukan secara intensif dan terbuka agar berjalan secara berkesinambungan, yang mencakup dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tahap penilaian.

7. Peningkatan manajemen Pembangunan kesehatan

Manajemen pembangunan kesehatan perlu ditingkatkan terutama melalui peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait, antara program kesehatan dan pelaku dalam pembangunan kesehatan. Manajemen kesehatan yang terdiri dari perencanaan, penggerakkan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian diselenggarakan secara sistematik guna menjamin upaya kesehatan secara terpadu dan menyeluruh. Manajemen perlu didukung oleh sistem informasi yang baik guna menghasilkan kepastian yang benar dan cara kerja yang efisien. Sistem informasi tersebut akan dikembangkan secara konprehensif di berbagai tingkatan administrasi kesehatan sebagai pengembangan administrasi yang modern.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah perlu peningkatan kemampuan manajemen sehingga  dapat dilaksanakan perencanaan dan pembinaan secara bertanggungjawab. Peningkatan kemampuan manajemen dilaksanakan secara bertahap dan dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.