Tugas Pokok dan Fungsi


Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008   tentang kelembagaan, struktur organisasi, tugas pokok dan tata kerja perangkat daerah kabupaten Kotawaringin Barat.

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan.

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian, pembinaan dan perizinan dibidang kesehatan yang dipilah dalam kelompok :

  1. Bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  2. Bidang Pelayanan Kesehatan;
  3. Bidang promosi kesehatan dan kesehatan keluarga; dan
  4. Bidang Sarana Prasarana dan informasi kesehatan.

b. Pengelolaan tugas umum dan ketatausahaan bidang kesehatan.

c. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Susunan Organisasi

Pasal  9

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas ;

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas :

  1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan ;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program.

c. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri atas: 

  1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
  2. Seksi Wabah dan Bencana; dan
  3. Seksi Kesehatan Lingkungan.

d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :

  1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
  2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
  3. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus.

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri atas :

  1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
  2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
  3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.

f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri atas :

  1. Seksi Jaminan Kesehatan;
  2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; dan
  3. Seksi Kefarmasian.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT); dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertangggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.  

 

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No. 10 Tahun 2009 :

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Kesehatan, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan

b. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa/KLB dan gizi buruk

c. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

d. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala Kabupaten/Kota.

e. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk.

f. Pengendalian operasional penanggulangan bencana dan wabah skala Kabupaten/Kota.

g. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji setempat.

h. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala Kabupaten/Kota.

i. Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Nasional.

j. Pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sesuai kondisi lokal.

k. Penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat Provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin

l. Penempatan tenaga kesehatan strategis

m. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

n. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundangan-undangan.

u. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan

p. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi

q. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga

r. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT klas I

s. Pemberian izin Praktik tenaga kesehatan tertentu

t. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi

u. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi RS Pemerintah klas C, klas D, RS Swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, Rumah Bersalin, Klinik Dokter Keluarga/Dokter Gigi Keluarga, Kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara.

v. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan industri kecil obat tradisional.

w. Pemberian izin apotik, toko obat.

x. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Kabupaten/Kota.

y. Pengelolaan survei kesehatan daerah skala Kabupaten/Kota.

z. Implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan.

aa. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder.

bb. Penyelenggaraan promosi kesehatan.

cc. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.

dd. Penyehatan lingkungan.

ee. Pengendalian penyakit.